desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks nkri. Sedangkan arti otonomi dalam KBBI adalah pemerintahan sendiri dan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan juga kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah. desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks nkri

Smith. Sistem otonomi daerah tertulis secara umum dalam PasalDalam rangka otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah diberi keleluasaan (diskresi) untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Prinsip otonomi seluas-luasnya. Bahkan menurut banyak kalangan otonomi daerah adalah. Kewenangan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Karena tidak mungkin pembahasan masalah otonomi daerah dibahas tanpa. Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia: Konsep, Pencapaian dan Agenda Kedepan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem negara. Semua daerah di Indonesia memberlakukan otonomi. UTOMO 45. Jika ada yang masih belum. ; Aparatus yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan. 98 Gambar 4. Pengertian Otonomi Daerah. Sebab desentralisasi menjamin penanganan tuntunan masyarakat secara variatif dan cepat. wajah desentralisasi. Makalah sistem pemerintahan daerah. Autonomi dalam hal ini berarti peraturan sendiri dan undang-undang sendiri. Kebijakan otonomi daerah hanya dapat terealisasi jika ada kebebasan bagi daerah dalam mengatur dan mengurus urusan daerahnya sendiri. 6 Sedangkan menurut Hanif Nurcholis, kepala daerah adalah pemimpin. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki berbagai kewenangan menyelenggarakan pemerintahan daerah untuk menyejahterakan masyarakat di wilayahnya. A. Policy Analyst, Motivator for Innovation, Trainer, Public Management Consultant. jessica . Nah, berikut ini adalah ulasannya. Alasan Indonesia membutuhkan desentralisasi: 1. ; 14,8 x 21 cm ISBN 978-602-496-306-4 (cetak) 978-602-496-307-1 (e-book) 1. PPT PKN Otonomi daerah. Satu-satunya pilihan adalah bekerja keras untuk mensukseskan otonomi daerah demi tercapainya peningkatan kualitas hidup bagi seluruh masyarakat di daerah. PPKn Kelas 10 Bab Keempat ini membahas empat pembelajaran. Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, terdapat beberapa kelebihan, dan juga kekurangan desentralisasi. Dekonsentrasi. Padahal, pada akhir 1996, kondisi keuangan di Tanah Air sangat baik, di mana hampir seluruh indikator ekonomi terpenuhi, mulai dari. Desentralisasi fungsional, yaitu pemberian hak kepada golongangolongan tertentu. 1. 5. Otonomi Daerah dalam Konteks NKRI Oleh : Remina Tarigan, S. Desentralisasi dan Otonomi Daerah Sejalan dengan pertumbuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, desentralisasi dan otonomi daerah secara terus menerus mengalami perkembangan. DALAM KONTEKS NKRI. Anatomi urusan pemerintahan menurut UU No. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004), pengertian otonomi daerah adalah sebagai berikut: “Otonomi daerah adalah hak, kekuasaan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan. Implementasi otonomi daerah di Indone sia berkaitan erat dengan kewujudan mempertahankan NegaraKesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sugeng Istianto: Otonomi Daerah adalah sebuah hak dan wewenang untuk mengatur serta mengurus rumah tangga daerah. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. B. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang. Pembagian atau pemberian kekuasaan dalam konteks otonomi daerah tidak bisa dimaknai sebagai distribution of power pada kerangka NKRI. Sebagai evaluasi terhadap Pemerintahan Orde Baru yang sentralistik, pemerintahan di awal era reformasi melahirkan kebijakan yang mendorong terciptanya desentralisasi secara hakiki, dalam arti [email protected] Undang-undang No 32 Tahun 2004, definisi otonomi daerah atau desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi. Sep 22, 2023 · INDIKATOR : 2. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan. Satu hal yang pasti adalah bahwa desentralisasi dan otonomi daerah tidak dapat ditarik mundur. Desentralisasi adalah peneyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah. jessica . B. TUJUAN PEMBELAJARAN 1. irama „tarik-menarik kewenangan Pusat-Daerah. 11. oleh : Irma Suryani Nasution. Monica Ayu Caesar Isabela. Konstruksi hubungan antara pusat dan daerah seperti diatur dalam Undang-Undang No. Segi Keamanan dan Politik Dalam mempertahankan NKRI, daerah – daerah bisa meredam keinginannya untuk memisahkan diri. Sebagai sarana pendidikan politik. Asas desentralisasi Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu manfaat dari desentralisasi-otonomi dalam penyelenggaraan pemerintah adalah penciptaan politik yang stabil. (NKRI). 37 Secara Bahasa kata “otonomi” berasal dari bahasa Yunani yakni autonomi. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, ada beberapa asas yang diterapkan, salah satunya desentralisasi. aksanakan oleh pemerintahan daerah dalam rangka pelayanan publik. Pembagian administratif Indonesia adalah pembagian wilayah daratan dan perairan di Indonesia untuk dikelola oleh pemerintah daerah di dalam batas-batas wilayahnya masing-masing menurut prinsip otonomi, dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Adapun desentralisasi ketatanegaraan merupakan pemberian. Sistem federal yang pernah dipaksakan oleh politik ko-otonomi khusus di Papua dan di Aceh utamanya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di dua provinsi tersebut, namun dalam konteks tetap di dalam kerangka NKRI. ISSN 2774-5147. Download (828kB) Text (SERTIFIKAT DESENTRALISASI KEBIJAKAN. Metadata. UUD 1945 menjadi landasan hukum otonomi daerah yang utama, tepatnya pada pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B. Desentralisasi merupakan sebuah penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada daerah menurut Undang-Undang nomor 5,pada tahun 1974. Sejak diberlakukannya desentralisasi dan pelimpahan wewenang yang lebih luas, terkesan adanya tarik menarik antara konsep negara kesatuan dan otonomi daerah yang seluas-luasnya. dan NKRI yaitu demokrasi yang didukung penuh oleh nilai-nilai budaya politik domestik, demokrasi yang memiliki rohnya sendiri di bumi pertiwi. Jawab : Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah ini akan memberikan dampak pada perubahan sisitem pemerintahan di Indonesia lebih komplit dan dinamis dan terarah. Relasi antar pusat dan daerah. a1. 18/2001 untuk DI Aceh, UU No. Untuk mengetahui Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia 2. Daerah otonom adalah daerah yang menerapkan aturan otonomi daerah. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa. Masalah yang timbul dalam prakteknya yaitu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah. Desentralisasi . May 12, 2022 · Berikut adalah soal mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kelas X SMA/SMK materi Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia lengkap dengan kunci jawaban. Jun 23, 2012 · Perspektif Negara Bangsa Dalam Konteks Otonomi Daerah. Menjelaskan konsep Otonomi Daerah. Berikut adalah. [9] Feb 24, 2021 · Pasal 18, 18A, dan 18B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan daerah yang berasaskan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Liputan6. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat memiliki tiga fungsi, yaitu: Fungsi layanan. Periodisasi penyelenggaraan NKRI . Implementasi desentralisasi dan otonomi secara luas dimulai tahun 2001, ketika Pemerintah memberlakukan Otonomi Daerah dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi. pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam konteks Indonesia dalam rangka menjaga eksistensi daerah dalam NKRI. Didit Susiyanto, S. 2. Otonomi daerah menurut Hans Kelsen yang dikutip oleh Ni’matul Huda dalam buku yang berjudul “Desentralisasi Asimetris dalam NKRI”, menyebutkan otonomi daerah adalah suatu perpaduan langsung dari ide-ide desentralisasi dengan ide-ide demokrasi. Keraguan. SUKRON HIDAYAT (32) 3. Kompleksitas Otonomi Daerah Dan Gagasan Negara Federal Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Ni’matul Huda dan Despan Heryansyah Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jln. Sedangkan arti otonomi dalam KBBI adalah pemerintahan sendiri dan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan juga kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah. 2000,"Arah Kebijakan Otonomi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah", dalam Junud DinamikaPendidikan, FIP-UNYNoraor2tahunVII, h2l. . Video ini menyajikan materi pelajaran PPKn Kelas 10 SMA/SMK/MA Sederajat dengan pokok bahasan Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatua. Upaya penguatan otonomi daerah dan “otonomi Desa” menjadi bagian dari cita-cita itu, sekaligus hendak membangun imajinasi Indonesia yang kuat dan sempurna, yang melampui sentralisme dan lokalisme. Kata autonomi kemudian pengertiannya berkembang menjadi “pemerintahan sendiri”. 37K views 2 years ago Kelas X. Dikutip dari Buku Sekolah Elektronik Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), dalam otonomi daerah, pemerintah pusat memiliki beberapa fungsi seperti: fungsi layanan ( servicing function ), fungsi. Report. Kewenangan Daerah Otonom. Dasar Hukum. Nah, pada Bab 4 ini kalian akan mendalami Harmonisasi Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan cara memaknai desentralisasi/otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedudukan dan peran Pemerintah Pusat, kedudukan dan peran Pemerintah Daerah. Desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. com - Desentralisasi berasal dari kata de dari bahasa Belanda artinya lepas dan centerum yang arinya pusat. Temukan kuis lain seharga Social Studies dan lainnya di Quizizz gratis! Mar 23, 2022 · Mengatasi krisis 1997. Adapun penjelasan dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut: Meningkatkan pelayanan umum. Karena otonomi daerah merupakan sebuah sistem untuk menompang keutuhan negara Indonesia ini yang mempunyai kemajemukan. 8. ) ASRIDA. , M. Nov 17, 2019 · Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia TUJUA N Materi Referensi KD Dekonsentrasi adalah penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan semata. Setelah Orde Baru runtuh, sentralisasi digantikan dengan desentralisasi. UU HKPD akan mendorong pemda dalam melakukan optimalisasi penerimaan daerah dan men-direct pemda dalam meningkatkan kualitas belanja daerah. (NKRI), hal itu merupakan pengertian dari desentralisasi menurut UU No. Desentralisasi Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu de yang berarti lepas, dan centerum yang berarti pusat. PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH Setelah otonomi daerah atau Desentralisasi bejalan sekitar lebih dari satu dekade, berbagai permasalahan muncul yang dapat kita rumuskan secara umum, yaitu: 1. Dengan adanya Otonomi Daerah diharapkan adanya peningkatan pelayanan umum. Hal ini berdasarkan argumentasi bahwa stabilitas politik. Nadila Asri. 1. Unsur yang kedua adalah penyerahan sejumlah fungsi pemerintahan kepada daerah otonom. IKSAN MARUF. Kewenangan 352. DAERAH BAB 4 A. Mariun. HUBUNGAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH. Text (JURNAL DESENTRALISASI KEBIJAKAN DALAM OTONOMI DAERAH) DESENTRALISASI KEBIJAKAN DALAM OTONOMI DAERAH. ) BUSTAM. Kata kunci: Otonomi, desentralisasi, pemerintahan, daerah Abstract Regional autonomy in Indonesia has existed since 1903 which is divided into 3Pengertian desentralisasi juga sudah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yakni pasal 1 menyebutkan desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Otonomi Daerah dalam Konteks NKRI Oleh : Remina Tarigan, S. Organ-organ pembuat norma-norma daerah . 33-2020 dalam perspektif prinsip otonomi dan desentralisasi Otonomi. Kata kunci: Otonomi daerah, penguatan, Negara Kesatuan republik. Dalam Undang-Undang No. Policy Analyst, Motivator for Innovation, Trainer, Public Management. Oleh parta setiawan Diposting pada 29 Juli 2023. Meskipun corak otonomi-nya adalah otonomi. Asas-asas dalam Undang-Undang No. Contoh Soal PPKn Kelas X Bab 4 Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintahan Pusat dan Daerah. 3 Bagir Manan, Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm. untuk mengatur urusan daerahnya sendiri. 21/1999) dan Nangroe18 manfaat otonomi daerah dalam kehidupan bermasyarakat, negara di Indonesia sangatlah penting bagi kesejahteraan penduduk yang luas. Pengertian Otonomi Daerah – Otonomi daerah adalah sebuah sistem atau kewenangan yang dimiliki daerah. Konsep negara kesatuan kembali disepakati dalam proses Amandemen 1999-2002 sebagai bentuk negara yang tidak dapat diganggu gugat, seperti yang telah. Provinsi Papua adalah salah satu daerah yang diberikan otonomi khusus untuk mengatur dan mengurus secara mandiri urusan pemerintahannya. 1. NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Sekarang ini tampaknya ada isu yang mendua terhadap sosok dan cara kerja aparatur pemerintah dikebanyakan negara sedang berkembang. 1. Dan Otonomi Daerah Hubungan antara negara kesatuan dan otonomi daerah tidak bisa dipisahkan dari bahasan hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam suatu negara. Kesimpulan penelitian ini bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia mengalami perkembangan mulai dari Undang-Undang Nomor 5. Widjaja. Carolyn Teich Adams. Sudah barang tentu kritik dan ketidakpuasan yang berlebihan terhadap peran birokrasi dalam. 111 Gambar 4. Mempelajari rangkuman PKn kelas 10 bab 4 menjadi cara yang dapat dilakukan untuk memudahkan siswa dalam memahami pelajaran PKn secara praktis. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan. Kebijakan Sosial dan Otonomi Daerah. Dekonsentrasi adalah penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan semata. May 20, 2017 · PPT PKN Otonomi daerah. Pemerintahan daerah sebagai persiapan untuk karir politik lamjutan. Saat ini diatur melalui UU no. Nov 19, 2015 · Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan makalah ini yang berjudul “DESENTRALISASI ATAU OTONOMI DAERAH DALAM KONTEKS NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA&KEDUDUKAN DAN PERAN PEMERINTAH PUSAT”. Kebijakan otonomi daerah dalam kerangka NKRI. 3. pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut yang akan berimplikasi dengan hubungan pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia. tirto. 4. Demokrasi dan Integrasi NKRI dalam Sistem Otonomi Daerah Irham Bashori Hasba Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Email: irbash@syariah. Klaster 1: Kedudukan dan Kewenangan Desa. 5 Sub materi tersebut adalah Desentralisasi, Otonomi Daerah, Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan, Landasan Hukum Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia serta Nilai Dimensi dan. Pengertian Desentralisasi Desentralisasi Bahasa Belanda De (lepas) Centerum (pusat) Terlepas dari pusat Menurut KBBI : Desentralisasi sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada Menurut UU No. NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) adalah negara kesatian berbentuk republik dengan sistem desentralisasi, dimana pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. in Pendidikan Kewarganegaraan. Desentralisasi Atau Otonomi Daerah Dalam Konteks NKRI. Kedua lembaga ini yang menggerakkan kegiatan. Dalam kenyataannya, pelaksanaan dekonsentrasi lebih menonjol daripada desentralisasi, peran kepala wilayah lebih menonjol daripada kepala daerah. Pengertian Otonomi Daerah . Kata kunci: Otonomi, desentralisasi, pemerintahan, daerah Abstract Regional autonomy in Indonesia has existed since 1903 which is divided into 3(Muta’ali, 2011). Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Kedeputian Bidang Kajian Kebijakan, yang telah melaksanakan kajian berupa telaahan isu-isu strategis di bidang Desen-tralisasi dan Otonomi Daerah. DESENTRALISASI ATAU OTONOMI DAERAH. Menurut Nuryadi dan Tolib dalam buku. Feb 6, 2020 · Dalam bahasa Yunani berasal dari kata autos artinya diri mereka sendiri dan namos artinya hukum atau aturan. Pd. 3 3 HAW. Pasal 18, 18A, dan 18B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan daerah yang. Dilansir dari situs resmi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, otonomi daerah menjadi permasalahan yang hidup dan berkembang sepanjang masa. Pengertian Otonomi Daerah. 26 – 32. Otonomi Daerah Menurut Versi UU No. demikianlah 15 contoh soal pilihan ganda. Brian C. Kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan,. Desentralisasi Atau Otonomi Daerah Dalam Konteks NKRI.